Gerakan Rakyat Perkuat Fondasi Organisasi: 38 Provinsi dan 458 DPD Resmi Terbentuk, Legalitas Kemenkumham Dikejar

Menjelang ulang tahun pertamanya pada 27 Februari 2026, Gerakan Rakyat menegaskan komitmennya untuk memperkuat fondasi organisasi sekaligus mempercepat proses administratif agar mendapatkan legalitas resmi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Langkah strategis ini menunjukkan keseriusan organisasi dalam membangun struktur yang kokoh dan siap berkontribusi bagi masyarakat di seluruh Indonesia.

Ketua Tim Administrasi Gerakan Rakyat, Reni Shintalia, menyampaikan perkembangan terbaru mengenai pembentukan struktur organisasi. Hingga 20 Februari 2026, jaringan Gerakan Rakyat telah terbentuk di 38 provinsi dan 458 kabupaten/kota, menandai pertumbuhan yang signifikan dan konsisten sejak organisasi ini berdiri.

“Pencapaian ini merupakan bukti kerja keras seluruh tim. Namun, kami juga menyadari masih ada wilayah yang membutuhkan perhatian khusus agar struktur organisasi kami lengkap dan memenuhi semua persyaratan hukum,” jelas Reni saat konferensi pers di Sekretariat DPP Gerakan Rakyat, Ampera, Jakarta Selatan.

Secara keseluruhan, struktur Gerakan Rakyat sudah menjangkau 1.983 kecamatan, namun masih terdapat kendala administratif terutama di wilayah Timur Indonesia. Beberapa daerah yang menjadi fokus percepatan antara lain Kalimantan Timur dengan satu SK dan Maluku dengan satu SK. Tim administrasi kini menargetkan penyelesaian dokumen dan koordinasi di wilayah ini agar seluruh persyaratan legalitas dapat terpenuhi dalam waktu dekat.

Selain membangun struktur organisasi, Gerakan Rakyat juga menekankan pemenuhan semua instrumen legalitas lain sesuai peraturan yang berlaku. Hal ini mencakup pengurusan administrasi di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) tingkat DPW dan DPD, serta koordinasi dengan Kantor Wilayah Hukum di masing-masing provinsi. Proses ini dilakukan secara transparan dan sistematis, memastikan setiap langkah organisasi memiliki dasar hukum yang jelas.

Reni menegaskan, “Beberapa hambatan memang muncul, tetapi semua bisa diatasi dengan mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung dan mendoakan agar seluruh persyaratan Kemenkumham bisa kami penuhi secepatnya.”

Keberhasilan membangun struktur hingga tingkat provinsi dan kabupaten/kota membuktikan bahwa Gerakan Rakyat bukan sekadar organisasi baru, tetapi organisasi yang bergerak cepat, berkomitmen, dan memiliki visi jangka panjang. Pondasi yang kuat ini menjadi modal penting bagi Gerakan Rakyat untuk melanjutkan langkah strategis berikutnya, baik dalam mengembangkan program pemberdayaan masyarakat maupun memperluas jaringan hingga tingkat desa.

Percepatan legalitas tidak sekadar memenuhi prosedur administratif, tetapi juga menjadi simbol profesionalisme dan kredibilitas organisasi. Dengan legalitas resmi dari Kemenkumham, Gerakan Rakyat akan memiliki landasan hukum yang kokoh untuk melaksanakan program-programnya secara efektif, transparan, dan terpercaya di mata publik.

Selain itu, Gerakan Rakyat terus melakukan evaluasi dan pemetaan wilayah yang membutuhkan pendampingan tambahan. Tim administrasi bekerja sama dengan DPW dan DPD setempat untuk memastikan dokumen lengkap, SK sah, dan koordinasi lintas wilayah berjalan lancar. Langkah ini penting agar organisasi dapat beroperasi optimal di seluruh Nusantara, termasuk wilayah geografis yang menantang seperti Kalimantan Timur, Maluku, dan daerah terpencil lainnya.

Gerakan Rakyat menegaskan fokus pada tiga hal utama: memperkuat struktur organisasi, mempercepat legalitas Kemenkumham, dan membangun partisipasi masyarakat. Kombinasi ini diyakini akan memperkuat posisi organisasi sebagai wadah aspirasi rakyat yang nyata dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara profesional.

Dengan pencapaian yang telah ada dan semangat percepatan yang tinggi, Gerakan Rakyat optimistis dapat memenuhi semua persyaratan hukum dan memperoleh legalitas resmi dari Kemenkumham dalam waktu dekat. Hal ini menjadi bukti bahwa organisasi tidak hanya berkembang pesat secara jumlah struktur, tetapi juga matang dalam tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas.

Mari dukung Gerakan Rakyat dalam proses percepatan legalitas ini. Partisipasi dan doa masyarakat menjadi energi penting agar Gerakan Rakyat bisa terus berkembang, membangun struktur yang kokoh, dan memberi kontribusi nyata bagi Indonesia. Dengan fondasi yang solid, legalitas yang jelas, dan komitmen yang nyata, Gerakan Rakyat siap menjadi wadah aspirasi rakyat yang profesional, terpercaya, dan berdampak luas di seluruh tanah air.