Merauke: Dari Ujung Timur, Seruan untuk Keadilan dan Kehadiran Negara

Oleh: Sahrin Hamid, Ketua Umum Gerakan Rakyat

Perjalanan menuju Merauke bukan sekadar kunjungan kerja biasa. Ia adalah panggilan nurani. Dari Jakarta kami berangkat pada Rabu malam, 11 Februari 2026, melintasi waktu dan jarak, transit di Jayapura, lalu mendarat di ujung timur negeri ini pada pagi hari. Ketika kaki menjejak tanah Merauke, kesadaran itu hadir dengan kuat: di sinilah wajah Indonesia pertama kali terlihat dari arah timur.

Setibanya di Bandar Udara Mopah, kami disambut hangat oleh jajaran pengurus Gerakan Rakyat Papua Selatan. Sambutan sederhana itu menyiratkan satu hal penting—semangat kebersamaan yang hidup di tengah segala keterbatasan. Tanpa menunda waktu, kami bergerak menuju Pasar Merauke, ruang di mana denyut ekonomi rakyat kecil terasa nyata.

Di sana, mama-mama Papua berdiri tegak menjaga keberlangsungan keluarga mereka. Senyum mereka bukan sekadar keramahan, melainkan simbol ketangguhan. Kami membeli matoa, pepaya, lemon, kedondong, cabai, dan berbagai kebutuhan lain dari lapak yang berbeda. Kami ingin memastikan rezeki itu berputar dan menyentuh lebih banyak tangan. Interaksi itu menjadi pengingat bahwa ekonomi kerakyatan bukan teori; ia hidup dalam kerja keras harian para perempuan Papua.

Namun, di sudut pasar yang lain, kami menyaksikan suara-suara kegelisahan. Sekelompok anak muda dan pace Papua menyampaikan aspirasi terkait pengelolaan parkir yang mereka anggap belum memberikan rasa keadilan. Kami berdialog langsung dengan perwakilan mereka. Pesan mereka jelas: mereka ingin bekerja secara terhormat. Mereka tidak meminta dikasihani. Mereka meminta kesempatan yang setara.

Di sinilah persoalan besar itu terlihat. Lapangan kerja di wilayah perbatasan masih terbatas. Semangat generasi muda Papua begitu besar, tetapi ruang partisipasi belum sepenuhnya terbuka. Negara dan pemerintah daerah harus hadir lebih nyata—menciptakan sistem yang adil, transparan, dan berpihak pada putra-putri asli Papua.

Perjalanan kami berlanjut ke kampung nelayan di pesisir Merauke. Perahu-perahu kayu yang diperbaiki, aroma laut yang menyengat, serta wajah-wajah nelayan yang tekun bekerja menghadirkan potret ketahanan hidup masyarakat pesisir. Di sebuah gubuk sederhana, anak-anak kecil berkumpul dengan penuh rasa ingin tahu. Kami berbagi buku dan alat tulis, seraya mengajak mereka bermimpi lebih tinggi. Pendidikan adalah kunci pembebasan. Tanpa akses pendidikan yang layak, ketimpangan akan terus diwariskan.

Dari sana, kami menuju Kampung Payung, kawasan pesisir yang menyimpan pelajaran berharga tentang kesadaran ekologis. Warga setempat secara swadaya membibitkan mangrove untuk menjaga garis pantai dari abrasi. Mereka tidak menunggu bantuan besar atau proyek pemerintah. Mereka bergerak karena cinta pada tanah dan laut mereka.

Kami membeli 200 bibit mangrove dan menanamnya bersama masyarakat. Aksi itu bukan sekadar simbol. Ia adalah komitmen bahwa perjuangan politik harus sejalan dengan keadilan lingkungan. Pesisir yang terjaga berarti masa depan yang terlindungi. Jika alam rusak, yang pertama merasakan dampaknya adalah rakyat kecil.

Namun, di balik semangat gotong royong itu, ada kenyataan yang tak boleh diabaikan. Sebagian rumah warga masih belum layak huni. Fasilitas pendidikan masih terbatas. Harapan akan hadirnya sekolah rakyat menjadi aspirasi yang menguat. Masyarakat ingin anak-anak mereka mendapatkan akses belajar yang lebih baik agar mampu bersaing dan membangun daerahnya sendiri.

Perjalanan kami mencapai titik refleksi di KM 0 Merauke—penanda simbolik beranda timur Indonesia. Di titik ini, kami merenung: perbatasan bukanlah halaman belakang republik. Ia adalah beranda depan. Beranda harus menjadi wajah yang membanggakan—rapi, kuat, dan bermartabat.

Sudah saatnya paradigma pembangunan diubah. Wilayah perbatasan tidak boleh hanya menjadi objek proyek infrastruktur. Ia harus menjadi prioritas strategis dalam pembangunan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. Kehadiran negara tidak boleh berhenti pada simbol, tetapi harus terasa dalam keseharian rakyat.

Malam harinya, kami berdiskusi panjang bersama jajaran Gerakan Rakyat Papua Selatan. Gagasan demi gagasan lahir dari keinginan kuat untuk memperjuangkan perubahan. Konsolidasi ini bukan sekadar agenda organisasi, melainkan tekad untuk memastikan bahwa suara rakyat perbatasan terdengar hingga ke pusat pengambilan kebijakan.

Dari Merauke, kami membawa pesan tegas: pemerintah harus sungguh-sungguh hadir. Tidak boleh ada warga perbatasan yang merasa dilupakan. Tidak boleh ada ketimpangan yang dibiarkan menjadi nasib. Kedaulatan sejati bukan hanya soal garis batas wilayah, tetapi tentang kesejahteraan masyarakat yang menjaganya.

Merauke mengajarkan bahwa kekuatan Indonesia bertumpu pada martabat wilayah terdepannya. Jika perbatasan kuat secara sosial, ekonomi, dan ekologis, maka negara akan berdiri kokoh. Tetapi jika perbatasan terpinggirkan, maka retak itu akan terasa hingga ke pusat.

Dari KM 0 Merauke, kami menegaskan komitmen: Gerakan Rakyat akan terus hadir, bekerja, dan mengawal kebijakan agar berpihak pada rakyat. Kedaulatan harus dibangun di atas keadilan sosial. Dan keadilan sosial hanya lahir ketika negara benar-benar berjalan bersama rakyatnya.

Inilah saatnya menjadikan beranda timur sebagai simbol kebangkitan nasional. Dari Merauke, Indonesia dipanggil untuk lebih adil, lebih peduli, dan lebih bermartabat.