DPD Gerakan Rakyat di Kabupaten Kuningan Perkuat Barisan, Genjot Legalitas Demi Gerak Politik yang Lebih Pasti

Kuningan, 15 Februari – Tekad untuk membangun organisasi yang kokoh dan berdaya saing kembali ditegaskan dalam rapat konsolidasi Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Rakyat Kabupaten Kuningan. Pertemuan ini menjadi momentum strategis untuk merapatkan barisan, memperjelas arah perjuangan, sekaligus mempercepat penyelesaian aspek legalitas agar organisasi dapat bergerak secara sah, terstruktur, dan semakin dipercaya masyarakat.

Rapat tersebut bukan sekadar forum silaturahmi, melainkan ruang evaluasi dan penegasan komitmen. Ketua DPD, H. Edi Sunaedi, mengingatkan bahwa kekuatan organisasi tidak hanya ditentukan oleh jumlah pengurus, tetapi oleh kesamaan visi dan kesiapan menjalankan amanah. Ia menekankan bahwa setiap nama yang tercantum dalam struktur harus benar-benar siap bekerja, bukan sekadar menjadi pelengkap administratif.

Menurutnya, soliditas internal adalah pondasi utama. Tanpa kesatuan langkah dan disiplin organisasi, cita-cita besar akan sulit diwujudkan. Karena itu, ia mengajak seluruh jajaran untuk menyatukan persepsi dan membangun budaya kerja kolektif yang bertanggung jawab. Menjadi pengurus berarti siap hadir, aktif, dan berkontribusi nyata dalam setiap agenda partai.

Selain penguatan internal, percepatan legalitas menjadi fokus utama pembahasan. Proses administrasi yang sedang berjalan, termasuk pemenuhan persyaratan di Kementerian Hukum dan HAM, harus segera dirampungkan agar organisasi memiliki dasar hukum yang kuat. Legalitas bukan sekadar formalitas, melainkan syarat mutlak agar setiap program, kegiatan sosial, maupun aktivitas politik memiliki legitimasi yang jelas.

Masih terdapat beberapa tahapan administratif yang perlu diselesaikan, termasuk penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) serta pengurusan izin domisili sekretariat di sejumlah DPC. Tantangan ini tidak dipandang sebagai hambatan, melainkan sebagai pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan secara kolektif.

Ketua DPC Ciawigebang, H. Iik, menunjukkan komitmen konkret dengan menyediakan rumah pribadinya sebagai sekretariat sementara. Langkah ini menjadi simbol keseriusan kader dalam membangun infrastruktur organisasi dari bawah. Ia juga menyatakan siap mempercepat rekrutmen anggota dan memperluas sosialisasi agar Gerakan Rakyat semakin dikenal di tingkat kecamatan.

Upaya tersebut dinilai penting karena kekuatan partai tidak hanya terletak pada struktur di atas, tetapi pada jaringan kader di akar rumput. Dengan sekretariat yang jelas dan aktivitas yang terorganisir, masyarakat akan melihat kesungguhan organisasi dalam menjalankan perannya.

Ustad Yogi turut menyampaikan kesiapannya menjadi petugas partai yang aktif dan konsisten. Ia menegaskan bahwa partisipasi kader harus diwujudkan melalui keterlibatan langsung dalam kegiatan sosial dan politik. Komitmen individu seperti ini menjadi energi positif yang mendorong organisasi terus bergerak maju.

Sementara itu, Agus Suryo mengingatkan bahwa sebelum memperluas langkah, kepastian legalitas harus menjadi prioritas. Ia mendorong optimalisasi fungsi setiap bidang, pelengkapan fasilitas kesekretariatan, serta percepatan penyelesaian dokumen. Menurutnya, organisasi yang tertib administrasi akan lebih mudah mendapatkan kepercayaan publik.

Ia juga mengusulkan agenda “bedah AD/ART” agar seluruh pengurus memahami secara menyeluruh pedoman organisasi. Pemahaman terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sangat penting untuk menghindari tumpang tindih kewenangan dan memastikan setiap keputusan berada dalam koridor aturan. Dengan demikian, roda organisasi dapat berjalan efektif dan profesional.

Yadi menambahkan bahwa legalitas badan sosial partai perlu diperjelas agar kegiatan kemasyarakatan memiliki dasar hukum yang kuat. Gerakan Rakyat, katanya, harus hadir sebagai solusi nyata bagi masyarakat, bukan sekadar wacana politik. Respons cepat terhadap persoalan sosial akan memperkuat citra partai sebagai organisasi yang peduli dan relevan.

Dewan Penasehat H. Ali pun mengingatkan pentingnya keseriusan dalam menjalankan amanah. Ia mendorong percepatan rekrutmen anggota di berbagai tingkatan agar struktur semakin solid dan representatif. Semakin luas jaringan kader, semakin besar pula daya jangkau organisasi dalam menyerap aspirasi masyarakat.

Rapat konsolidasi ini menyimpulkan bahwa struktur kepengurusan telah terbentuk secara lengkap dan kini memasuki tahap penyempurnaan administratif. Dalam waktu dekat, DPD akan mengusulkan pembuatan Kartu Tanda Anggota (KTA) resmi beserta atribut kepartaian sebagai identitas kelembagaan yang sah.

Seluruh pengurus juga diwajibkan menyusun program kerja sesuai bidang masing-masing dengan mengacu pada AD/ART. Agenda pendalaman aturan organisasi akan segera dilaksanakan guna memastikan setiap langkah memiliki arah yang jelas dan terukur.

Melalui konsolidasi ini, DPD Gerakan Rakyat Kabupaten Kuningan menegaskan komitmennya untuk menjadi organisasi yang solid, tertib, dan taat hukum. Dengan legalitas yang kuat serta semangat kebersamaan yang terus dipupuk, Gerakan Rakyat optimistis mampu menjalankan peran politik dan sosial secara terarah, profesional, dan bertanggung jawab, sekaligus membangun kepercayaan masyarakat secara berkelanjutan.