Deforestasi Legal Tinggi Harus Dihentikan, Saatnya Menata Ulang Izin demi Masa Depan Hutan

Hutan Indonesia adalah penyangga kehidupan, sumber air, rumah keanekaragaman hayati, sekaligus benteng alami dari krisis iklim. Namun hari ini, keberadaan hutan semakin terdesak. Bukan semata karena pembalakan liar, melainkan karena pembukaan kawasan yang dilakukan secara sah. Fakta ini menunjukkan satu kenyataan pahit: Deforestasi legal tinggi masih berlangsung dan membutuhkan perhatian serius dari semua pihak.

Selama bertahun-tahun, izin resmi kerap dipandang sebagai solusi pembangunan. Perkebunan, pertambangan, dan proyek infrastruktur dianggap sebagai mesin pertumbuhan ekonomi. Namun, ketika izin tersebut diberikan tanpa pertimbangan ekologis yang kuat, dampaknya justru berbalik merugikan. Deforestasi legal tinggi telah menggerus kawasan hutan secara sistematis dan perlahan, meninggalkan risiko besar yang sering kali baru disadari setelah bencana terjadi.

Banjir bandang, longsor, dan krisis air bukan lagi peristiwa langka. Di banyak daerah, hutan yang dulu berfungsi sebagai penyerap air kini berubah menjadi lahan terbuka. Setiap pohon yang ditebang secara legal tetap meninggalkan jejak kerusakan. Karena itu, penting untuk menyadari bahwa Deforestasi legal tinggi sama berbahayanya dengan deforestasi ilegal jika dibiarkan tanpa kendali.

Dampaknya tidak hanya menyentuh alam, tetapi juga kehidupan manusia. Masyarakat adat dan warga lokal sering kali menjadi korban paling awal. Mereka kehilangan lahan, sumber pangan, dan identitas budaya yang melekat pada hutan. Ketika konflik agraria muncul, masyarakat berada pada posisi lemah berhadapan dengan perusahaan pemegang izin. Situasi ini menegaskan bahwa Deforestasi legal tinggi juga merupakan persoalan keadilan sosial yang tidak bisa diabaikan.

Pemerintah sebenarnya memiliki peran kunci dalam menghentikan laju deforestasi. Kebijakan moratorium dan pembatasan izin baru merupakan langkah awal yang patut diapresiasi. Namun, langkah tersebut belum cukup selama izin lama masih berjalan tanpa evaluasi ketat. Selama tidak ada peninjauan ulang, Deforestasi legal tinggi akan terus berlangsung dengan dalih legalitas.

Kita perlu berani bertanya: apakah semua izin yang diterbitkan benar-benar sejalan dengan kepentingan publik? Legal bukan berarti layak. Ketika dampak lingkungan dan sosial jauh lebih besar daripada manfaat ekonomi, maka izin tersebut patut dipertanyakan. Mengendalikan Deforestasi legal tinggi bukan berarti menghambat pembangunan, melainkan memastikan pembangunan berjalan secara bertanggung jawab.

Dari sisi ekonomi, hutan sering dianggap sebagai aset yang bisa dikonversi menjadi keuntungan cepat. Namun, pendekatan ini mengabaikan nilai jangka panjang hutan sebagai penyokong kehidupan. Kerusakan lingkungan menimbulkan biaya besar, mulai dari rehabilitasi lahan hingga penanganan bencana. Jika dihitung secara menyeluruh, Deforestasi legal tinggi justru berpotensi menjadi beban ekonomi bagi negara.

Indonesia juga memikul tanggung jawab global. Sebagai salah satu negara dengan hutan tropis terbesar di dunia, kondisi hutan Indonesia berpengaruh langsung terhadap iklim global. Pembukaan hutan berizin meningkatkan emisi karbon dan mempercepat perubahan iklim. Dunia menaruh harapan besar agar Indonesia mampu menekan Deforestasi legal tinggi demi menjaga keseimbangan lingkungan global.

Karena itu, reformasi tata kelola perizinan menjadi langkah yang tidak bisa ditunda. Transparansi harus diperkuat. Data izin, peta kawasan, serta hasil evaluasi lingkungan perlu dibuka kepada publik. Dengan keterbukaan, masyarakat dapat ikut mengawasi dan mencegah penyalahgunaan izin. Upaya menekan Deforestasi legal tinggi hanya akan berhasil jika dilakukan secara terbuka dan akuntabel.

Penegakan hukum juga harus diperkuat. Ketika perusahaan melanggar ketentuan lingkungan, sanksi tegas harus diterapkan, termasuk pencabutan izin. Legalitas tidak boleh menjadi tameng untuk merusak alam. Audit lingkungan secara berkala dan independen harus menjadi standar. Langkah ini akan mengirim pesan kuat bahwa Deforestasi legal tinggi bukanlah praktik yang bisa ditoleransi.

Lebih dari itu, perubahan paradigma pembangunan sangat dibutuhkan. Hutan harus dipandang sebagai investasi jangka panjang, bukan sekadar komoditas. Pembangunan berkelanjutan yang menyeimbangkan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan adalah satu-satunya jalan ke depan. Jika kita terus membiarkan Deforestasi legal tinggi, maka kerugian yang ditanggung generasi mendatang akan jauh lebih besar.

Kini saatnya bertindak. Mengendalikan Deforestasi legal tinggi bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga tanggung jawab bersama. Dengan kebijakan yang berani, pengawasan yang ketat, dan kesadaran kolektif, hutan Indonesia masih bisa diselamatkan. Pilihannya jelas: melindungi hutan hari ini atau menanggung krisis yang lebih besar di masa depan.